 |
| Foto: Susilo Bambang Yudhoyono |
Penulis: Abdullah Kelrey Founder Nusa Ina Connection (NIC)
JAKARTA - Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono menyuguhkan sebuah anomali berbahaya: demokrasi tumbuh, tetapi korupsi justru menemukan bentuk paling canggihnya. Pemilu berjalan rutin, pers relatif bebas, dan lembaga antikorupsi dijadikan etalase reformasi. Namun di balik panggung demokrasi itu, uang negara terus mengalir ke lingkar kekuasaan dengan cara yang lebih rapi, lebih teknokratis, dan lebih sulit disentuh hukum.
Paradoks ini tidak lahir dari kelalaian, melainkan dari desain politik ekonomi yang membiarkan korupsi hidup selama ia tidak mengganggu stabilitas. Kasus Hambalang, Wisma Atlet, dan Bank Century adalah bukti bahwa negara tidak kekurangan hukum, tetapi kehilangan keberanian untuk menuntaskannya.
Proyek Negara dan Dana Politik
Dalam teori negara modern, proyek publik adalah instrumen pelayanan. Dalam praktik era SBY, proyek justru berubah menjadi mesin uang partai. Hambalang dan Wisma Atlet menunjukkan bagaimana anggaran disulap menjadi logistik politik: tender diatur, nilai proyek digelembungkan, dan selisihnya dialirkan sebagai dana kekuasaan.
Nazaruddin hanyalah operator. Anas Urbaningrum dijadikan simbol kejatuhan. Publik diyakinkan bahwa hukum bekerja. Padahal pertanyaan paling mendasar tak pernah dijawab: ke mana sebenarnya dana politik itu berakhir, dan siapa yang benar-benar menikmatinya?
Hukum berhenti tepat sebelum menyentuh pusat kekuasaan. Cukup ada korban, sistem tetap selamat.
Bank Century : Negara Hadir, Keadilan Menghilang
Jika Hambalang dan Wisma Atlet menunjukkan bagaimana proyek negara dijarah, maka Bank Century memperlihatkan bagaimana negara bisa begitu sigap bukan untuk rakyat, melainkan untuk menyelamatkan sistem keuangan yang dikelola elite.
Dengan dalih krisis global, negara menggelontorkan bailout Rp6,7 triliun. Kebijakan ini dikemas sebagai keputusan kolektif, teknokratis, dan darurat. DPR membentuk Pansus. Publik marah. Media gaduh. Namun hingga hari ini, tak ada satu pun aktor utama yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban hukum.
Bank diselamatkan. Uang negara lenyap. Kasusnya mengambang.
Inilah anomali paling telanjang negara bisa sangat tegas kepada bendahara partai, tetapi luar biasa lunak kepada arsitek kebijakan keuangan. Korupsi proyek dipidana, korupsi kebijakan dinegosiasikan.
Hukum yang Dikelola, Bukan Ditegakkan
Dalam ketiga kasus ini Hambalang, Wisma Atlet, dan Bank Century pola yang sama berulang. Penegakan hukum tidak dimatikan, tetapi dikelola agar tidak merusak struktur kekuasaan. Cukup ada tersangka kelas menengah. Cukup ada vonis. Cukup ada drama.
Secara ekonomi, ini rasional. Risiko dikorbankan ke individu, keuntungan dan stabilitas dinikmati kolektif. Secara politik, ini efektif. Publik diberi ilusi keadilan, sementara sistem tetap utuh.
Korupsi tidak lagi dilawan. Ia diadministrasikan.
Kepemimpinan Normatif dan Ketakutan pada Konflik
SBY dikenal santun, demokratis, dan berhati-hati. Namun dalam konteks ini, kehati-hatian berubah menjadi ketakutan menghadapi konflik elite. Ketegasan digantikan bahasa normatif. Masalah struktural dipersempit menjadi kesalahan teknis.
Negara sibuk membersihkan noda di permukaan, tetapi menolak membongkar pabrik yang memproduksi korupsi itu sendiri.
Warisan yang Masih Kita Bayar
Kasus Bank Century hingga kini tak pernah mencapai titik terang. Hambalang dan Wisma Atlet berhenti pada nama-nama tertentu. Polanya diwariskan, bukan dihentikan. Hari ini, kita masih hidup dalam sistem yang sama: biaya politik mahal, proyek negara rawan rente, dan hukum selektif.
Selama proyek negara dijadikan mesin partai dan kebijakan publik bisa dinegosiasikan tanpa pertanggungjawaban, korupsi bukanlah penyimpangan ia adalah desain kekuasaan.
Dan selama desain itu tidak diubah, demokrasi Indonesia hanya akan menjadi etalase: tampak bersih dari luar, tetapi busuk di dalam.
.png)
