 |
| Foto: Ketua Umum DPP Gerakan Sahabat Komendan (GASMEN), Fakhri Ikbar Dhia |
JAKARTA - Ketua Umum DPP Gerakan Sahabat Komendan (GASMEN), Fakhri Ikbar Dhia, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki urgensi untuk menjadi anggota permanen dalam Board of Peace (BOP). Menurutnya, keanggotaan tersebut justru berpotensi membebani keuangan negara tanpa manfaat strategis yang jelas.
Fakhri menyebutkan, sebagai anggota permanen, Indonesia diwajibkan membayar kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp16,9 triliun. Angka tersebut dinilai terlalu besar dan tidak sebanding dengan kepentingan nasional yang akan diperoleh.
“Indonesia harus berhitung secara cermat. Tidak ada urgensi bagi kita untuk menjadi anggota permanen dan mengeluarkan dana sebesar itu,” tegas Fakhri dalam keterangannya.
Ia juga mengingatkan bahwa BOP bukan organisasi resmi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meski Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 disebut melegalkan keberadaan BOP, namun organisasi tersebut bukan merupakan organ resmi PBB.
Lebih lanjut, Fakhri menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional apa pun harus berlandaskan satu tujuan utama, yakni mendorong kemerdekaan Palestina. Ia menolak keras apabila BOP justru dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dan Israel untuk melegitimasi pendudukan wilayah Palestina.
“Konstitusi kita jelas menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia. Indonesia tidak boleh kompromi terhadap upaya apa pun yang melemahkan perjuangan rakyat Palestina,” ujarnya.
Fakhri juga mengingatkan bahwa sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina selalu konsisten dan menjadi bagian dari kebijakan luar negeri negara.
Namun, ia menyayangkan langkah Indonesia yang pada awal 2026 ini justru bergabung dalam BOP, sebuah forum yang diklaim bertujuan mendamaikan Palestina dan Israel, tetapi dinilai memiliki sejumlah kelemahan mendasar.
GASMEN mencatat setidaknya tiga kelemahan utama BOP, yakni tidak melibatkan Palestina sebagai pihak utama, keputusan akhir yang berada di tangan Amerika Serikat, serta ketidakjelasan penggunaan dana keanggotaan sebesar 1 miliar dolar AS.
Sebagai solusi, GASMEN mengajukan tiga rekomendasi tegas. Pertama, Palestina harus dilibatkan secara langsung dalam struktur BOP. Kedua, setiap keputusan harus diambil secara kolektif oleh seluruh anggota. Ketiga, dana keanggotaan wajib dialokasikan untuk rehabilitasi Gaza, bukan kepentingan politik sepihak.
“Jika BOP ingin benar-benar menghadirkan keadilan dan perdamaian kawasan, maka prinsip keadilan harus ditegakkan sejak awal,” pungkas Fakhri.
