 |
| Foto: Firli Bahuri |
JAKARTA - Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menyoroti sikap Polri yang telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka namun hingga kini belum juga melakukan penangkapan. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik dan berpotensi mencederai prinsip kepastian hukum.
Kelrey menegaskan, dalam sistem hukum pidana, penetapan tersangka harus diikuti dengan tindakan tegas apabila telah terpenuhi unsur subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam KUHAP. Jika ada pembiaran tanpa alasan hukum yang sah terhadap tersangka Firli Bahuri, maka patut diduga terjadi penyalahgunaan kewenangan.
“Dalam KUHP terbaru yang mulai berlaku penuh tahun 2026, terdapat ketentuan mengenai perintangan proses hukum, penyalahgunaan jabatan, serta tindakan pejabat yang dengan sengaja menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum. Jika aparat membiarkan tersangka Firli Bahuri tanpa dasar hukum yang jelas, itu bisa masuk kategori pelanggaran pidana,” ujar Abdullah Kelrey.
Ia menambahkan, pembiaran terhadap tersangka juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk obstruction of justice, yakni menghambat atau merintangi proses penegakan hukum, yang dalam rezim hukum baru diancam pidana lebih tegas.
NIC juga secara terbuka meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk bersikap tegas. “Jika Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tidak mampu atau tidak berani menangkap Firli Bahuri sesuai hukum, maka Presiden harus segera mencopot Kapolri. Ini demi menjaga wibawa negara dan memastikan hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan,” tegas Kelrey.
