 |
| Foto: Ardhian, Aktivis HAM |
REAKSIPUBLIK.COM | - Seorang Aktivis HAM, Ardhian, mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Perumahan sebagai solusi konkret dalam menangani berbagai konflik yang kerap terjadi di sektor perumahan.
Menurut Ardhian, dalam ekosistem perumahan hampir pasti muncul sengketa hak, baik antara konsumen dengan pengembang, konsumen dengan lembaga pembiayaan, maupun pengembang dengan lembaga pembiayaan.
Jika persoalan-persoalan ini tidak dikelola oleh lembaga khusus, maka berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap industri perumahan.
“Apalagi di era digital saat ini, sedikit persoalan saja bisa dengan cepat viral di media sosial. Bila dibiarkan tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas dan cepat, hal ini bisa berdampak serius terhadap iklim investasi dan perlindungan konsumen di sektor perumahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ardhian menilai bahwa saat ini masih banyak konsumen yang melaporkan sengketa langsung ke Kementerian Perumahan. Langkah tersebut tidak keliru, namun sering kali tidak mendapatkan respons cepat karena kementerian tengah fokus pada program strategis seperti pengadaan dan pembangunan rumah.
“Kalau semua sengketa teknis dan kasus perdata ditangani langsung oleh kementerian, tentu akan menguras waktu dan energi, sehingga program-program utama bisa terbengkalai,” tambahnya.
Oleh karena itu, Ardhian mengusulkan agar Badan Penyelesaian Sengketa Perumahan dibentuk dan ditempatkan di bawah naungan Kementerian Perumahan, dengan tugas khusus menangani pengaduan, mediasi, dan penyelesaian sengketa secara cepat, profesional, dan transparan.
Ia menegaskan, keberadaan badan ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pengembang dan lembaga pembiayaan, sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sektor perumahan nasional.
“Dengan adanya badan khusus, semua pihak memiliki saluran penyelesaian yang jelas. Ini penting agar industri perumahan tumbuh sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutupnya.
