 |
| Foto: Ketua Umum PW GPI Jakarta Raya, Gudsi Loilatu, S.I.H |
JAKARTA - Di tengah hantaman badai efisiensi anggaran negara, langkah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) menggelar Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 menuai sorotan tajam. Edukasi elit yang melilitkan 25 bupati dan wali kota dari Sabang sampai Merauke ini memicu kritik keras dari kelompok kepemudaan, salah satunya ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Jakarta Raya, Gudsi Loilatu.
Sorotan utama tertuju pada pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas menyuntikkan materi integritas dan pencegahan korupsi secara masif sebelum para kepala daerah ini diterbangkan ke Singapura. Langkah mitigasi ini diambil menyusul fakta kelam sepanjang semester pertama tahun 2026, di mana rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terus menjaring penguasa daerah yang korup.
Ketua PW GPI Jakarta Raya menilai kurikulum antikorupsi ini harus menjadi harga mati, bukan sekadar pelengkap administratif demi menghabiskan sisa anggaran di tengah seruan penghematan nasional." Kami tidak mau melihat anggaran daerah dan pusat dihamburkan untuk mendidik pejabat yang ujung-ujungnya memakai rompi oranye KPK. Korupsi di daerah sudah di tahap darurat, dan Lemhannas bersama KPK memikul beban moral besar jika 25 kepala daerah ini gagal menjaga integritas sekembalinya mereka ke daerah," tegas Ketua PW GPI Jakarta Raya saat diwawancarai di Jakarta.
PW GPI Jakarta Raya mengingatkan bahwa ancaman modus korupsi kepala daerah saat ini makin canggih, mulai dari pencucian uang lewat pihak ketiga hingga manipulasi anggaran berkedok digitalisasi. Oleh karena itu, GPI Jakarta Raya mendesak agar komitmen antikorupsi yang digaungkan di ruangan ber-AC Lemhannas benar-benar diuji saat para bupati dari daerah seperti Kabupaten Sinjai, Lebak, hingga Intan Jaya ini kembali memegang kendali APBD mereka.
Singapura dan Ujian Transparansi APBD Setelah digembleng oleh KPK dan para Tenaga Ahli Lemhannas, para peserta dijadwalkan bertolak ke Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) di Singapura. Fokusnya jelas: membedah sistem smart governance untuk memotong birokrasi berbelit-belit yang selama ini menjadi ladang subur pungli dan suap.
Bagi PW GPI Jakarta Raya, perjalanan ke Singapura tersebut harus menghasilkan sistem transparansi keuangan yang bersih. Jika sekembalinya dari luar negeri tidak ada reformasi birokrasi digital untuk mempersempit ruang gerak koruptor, maka gerakan pemuda islam tidak akan segan-segan mengawal dan mengkritisi kebijakan para kepala daerah tersebut." Rakyat sedang diminta berhemat, jadi pertunjukan studi ke luar negeri ini harus dibayar lunas dengan komitmen nol korupsi.
Kami terus memantau, apakah hasil dari Lemhannas ini melahirkan pemimpin yang bersih, atau justru menambah daftar panjang pasien KPK berikutnya," pungkas GPI Jakarta Raya dengan nada memperingatkan.
