 |
| Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Saat Raker dengan Komisi III DPR RI (Gugel) |
JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Jakarta Raya M. Jufri Rumaratu menyampaikan apresiasi atas sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI.
Ketua Umum HMI MPO Jakarta Raya menilai, sikap Kapolri tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga independensi dan profesionalisme institusi Polri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Pernyataan Kapolri yang menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak ditempatkan di bawah kementerian adalah langkah konstitusional dan patut diapresiasi. Ini penting untuk menjaga netralitas Polri dari intervensi politik praktis maupun kepentingan kekuasaan tertentu,” tegasnya Jufri dalam keterangan tertulis, Senin 26/01/2026.
Menurut HMI MPO Jakarta Raya, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan fungsi penegakan hukum yang independen serta dapat mengganggu sistem checks and balances dalam ketatanegaraan.
“Kami memandang bahwa Polri sebagai alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus tetap berdiri secara mandiri, profesional, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan berada di bawah struktur kementerian yang bersifat politis,” lanjutnya.
HMI MPO Jakarta Raya juga mendorong DPR RI untuk konsisten menjaga marwah reformasi sektor keamanan, salah satunya dengan memastikan institusi Polri tetap bekerja sesuai prinsip supremasi hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi.
“Ketegasan Kapolri ini harus menjadi pijakan bersama agar tidak ada upaya pelemahan institusi Polri melalui perubahan struktur yang tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat,” pungkasnya.
.png)
