 |
Salma menegaskan tuduhan terkait dugaan penggelapan dana, perekrutan mahasiswa, hingga isu poliandri tidak berdasar dan justru dinilai mengaburkan substansi utama perkara yang tengah menjadi perhatian publik.
Menurut Salma, selama ini proses perekrutan mahasiswa di kampus tersebut tidak pernah dilakukan secara pribadi, melainkan atas sepengetahuan dan bersama pihak yayasan.
“Semua proses perekrutan mahasiswa dilakukan bersama dan diketahui pihak yayasan. Jadi kalau sekarang diarahkan seolah-olah saya bekerja sendiri, itu tidak sesuai fakta,” ujarnya dalam keterangannya.
Ia juga membantah tuduhan penggelapan dana mahasiswa. Menurutnya, dana tersebut tidak digunakan secara pribadi, melainkan telah ia setorkan ke Al Asri Terduga Pelaku pelecehan seksual dan sempat ditahan karena adanya kekhawatiran terkait kejelasan status akreditasi kampus.
“Dana itu bukan digelapkan. Saya telah setorkan kepada pemilik yayasan secara tunai walaupun sempat ditahan karena sampai saat ini belum ada kejelasan akreditasi kampus. Ini menyangkut masa depan mahasiswa dan keabsahan ijazah mereka,” kata Salma.
Pernyataan tersebut justru memunculkan sorotan baru terkait dugaan komersialisasi pendidikan dan tata kelola perguruan tinggi yang dinilai belum transparan.
Menurut salma adanya kejanggalan dalam hal pengelolaan anggaran di kampus tersebut, diduga biaya perkuliahan mahasiswa di setor pada rekening pribadi Pendiri yayasan tersebut yakni Al Asri terduga pelaku pelecehan seksual kepada mahasiswinya di dalam mesjid kampus.
Selain itu, Salma juga membantah tuduhan poliandri yang diarahkan kepadanya. Ia menegaskan telah resmi bercerai dengan mantan suaminya sebelum menjalin hubungan baru.
“Saya sudah resmi bercerai. Justru saat itu mantan suami saya masih memiliki hubungan dengan istri sebelumnya,” ujarnya.
Salma menduga munculnya berbagai tuduhan terhadap dirinya tidak terlepas dari sikapnya yang memilih berpihak kepada korban dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang kini mencuat ke publik.
“Setelah kasus ini ramai dan saya berpihak kepada korban, hubungan kami memburuk dan akhirnya saya diceraikan, dengan sepihak” katanya.
Sementara itu, kuasa hukum korban, Muswanto Utama, SH, menilai berkembangnya isu pribadi yang tidak berkaitan langsung dengan substansi perkara justru memperlihatkan adanya kecenderungan pengalihan fokus.
“Yang seharusnya diuji adalah substansi dugaan kekerasan seksual dan tanggung jawab institusi, bukan membawa persoalan personal untuk membentuk opini publik,” ujarnya.
Perwakilan keluarga korban, Robby Anggara, juga menilai pernyataan Salma perlu menjadi perhatian karena membuka dimensi baru terkait tata kelola kampus.
“Kalau benar ada persoalan akreditasi dan proses perekrutan mahasiswa yang tidak transparan, maka ini bukan hanya soal dugaan kekerasan seksual, tetapi juga menyangkut integritas lembaga pendidikan,” kata Robby.
Kasus ini kini tidak hanya menyoroti dugaan tindak kekerasan seksual, tetapi juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai tata kelola, perlindungan mahasiswa, dan transparansi pengelolaan perguruan tinggi keagamaan.
Hingga kini, proses hukum atas dugaan kekerasan seksual tersebut masih berjalan. Di sisi lain, berkembangnya berbagai informasi baru dinilai semakin memperkuat dorongan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola institusi pendidikan yang bersangkutan.
