![]() |
Foto: Ketua Umum HMI MPO Jakarta Raya |
JAKARTA – Ketua Umum PB HMI MPO, Handy Muharam, yang mendesak Presiden melakukan “reformasi total Polri” di depan Istana Negara (4/9/2025), menuai reaksi keras. Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta Raya, Muhamad Jufri Rumaratu, menilai gagasan tersebut bukan sekadar keliru, melainkan berbahaya bagi opini publik.
Menurut Jufri, seruan Handy gagal melihat fakta objektif perjalanan Polri sejak reformasi 1998. Narasi “reformasi total” dianggap menyesatkan karena menyederhanakan persoalan kompleks menjadi jargon kosong tanpa analisis mendalam.
Polri Bukan Institusi Stagnan
Jufri menegaskan bahwa Polri bukanlah lembaga mandek. Setelah lepas dari ABRI, institusi kepolisian telah mengalami perubahan fundamental: restrukturisasi kelembagaan, transparansi anggaran, pembenahan rekrutmen, hingga penegakan meritokrasi.
“Menyebut Polri butuh reformasi total sama saja menutup mata terhadap capaian yang ada. Kritik boleh, tapi jangan sampai jadi retorika malas yang menghapus fakta sejarah,” tegas Jufri.
Kasus Oknum Tak Bisa Digeneralisasi
Jufri juga menyoroti kesalahan logika Handy yang mencampuradukkan kasus oknum dengan kelembagaan. “Tidak adil menggeneralisasi perilaku individu bermasalah sebagai kegagalan institusi secara keseluruhan. Itu sama saja menyebut pendidikan gagal total hanya karena ada guru yang korupsi,” katanya.
Lebih lanjut, Jufri menilai seruan Handy hanyalah bentuk populisme murahan. “Ia bicara reformasi total tanpa menjelaskan apa yang dimaksud, siapa yang menjalankan, dan bagaimana memastikan transisi tidak melumpuhkan keamanan negara. Tanpa jawaban itu, gagasannya hanyalah provokasi, bukan visi,” jelasnya.
Risiko Melemahkan Negara
Menurut Jufri, narasi sembarangan tentang reformasi Polri bisa berakibat fatal. Polri merupakan garda depan dalam menghadapi ancaman serius seperti terorisme, kejahatan transnasional, hingga cyber crime. Menggoreng isu secara simplistis, ujarnya, hanya akan merusak kepercayaan publik dan melemahkan institusi negara.
Kritik Perlu, Tapi Harus Rasional
Sebagai penutup, Jufri menegaskan pentingnya kritik yang tajam namun tetap proporsional. “Kita semua ingin Polri lebih baik, tapi itu harus ditempuh lewat gagasan realistis, bukan slogan kosong. Kritik yang membangun butuh analisis, bukan sekadar teriakan di jalanan,” pungkasnya.