 |
| Foto: Aksi Jilid I Himpunan mahasiswa Islam (HMI) MPO Jakarta Raya |
JAKARTA, 7 September 2025 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Jakarta Raya memastikan bakal turun ke jalan lagi dengan menggelar aksi jilid dua di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Senin, 8 September 2025. Aksi ini menyoroti dugaan kasus korupsi yang menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru, terkait penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas dan pos APBD periode 2020–2022. Nilai kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Sekda Kabupaten Buru yang juga berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diduga memakai modus lama, seperti mark up biaya perjalanan dinas, laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga manipulasi pos anggaran tertentu.
“Berdasarkan temuan awal, ada indikasi kuat pencairan anggaran perjalanan dinas dan sejumlah kegiatan APBD 2020–2022 tidak sesuai aturan. Ini jelas merugikan negara,” ungkap Zatli Nacikit, Sekretaris Umum HMI MPO Jakarta Raya, dalam pernyataanya kepada media Minggu (7/9).
HMI MPO menegaskan aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung RI maupun KPK RI, tidak boleh tinggal diam. Mereka mendesak penyelidikan resmi segera dilakukan, termasuk pemanggilan pihak terkait dan pengusutan peran Sekda Buru dalam dugaan penyalahgunaan wewenang ini.
Selain itu, HMI MPO juga menekan Bupati Buru, Ikram Umasugi, untuk mencopot Sekda Muhammad Ilyas Hamid dari jabatannya. “Jangan biarkan pejabat yang diduga terlibat korupsi perjalanan dinas senilai Rp2,5 miliar tetap bercokol di pemerintahan,” tegas Zatli.
Dalam pernyataannya, HMI MPO juga mengajak masyarakat Kabupaten Buru ikut mengawal proses hukum agar kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Mereka menilai transparansi anggaran daerah adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan tepat sasaran.
“Jika terbukti bersalah, Sekda harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Ini juga menjadi peringatan agar tata kelola keuangan daerah lebih akuntabel,” tambahnya.
Konferensi pers ditutup dengan pernyataan sikap HMI MPO yang menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Mereka juga mendesak audit menyeluruh terhadap perjalanan dinas dan belanja APBD Kabupaten Buru periode 2020–2022.
