 |
| Foto: Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta Raya |
JAKARTA —Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta Raya, Muhamad Jufri Rumaratu, menyampaikan penolakannya terhadap narasi “Reformasi Polri” yang belakangan ramai digaungkan. Menurutnya, istilah tersebut justru menyederhanakan masalah kompleks yang dihadapi institusi kepolisian dan bisa menyesatkan publik.
“Kalau kita lihat sejak Polri memisahkan diri dari ABRI pasca 1998, sebenarnya sudah banyak reformasi yang dilakukan. Mulai dari restrukturisasi kelembagaan, transparansi anggaran, pembenahan sistem rekrutmen, sampai ke penerapan meritokrasi,” ujar Jufri.
Ia menegaskan bahwa menyuarakan kebutuhan reformasi total terhadap Polri seolah menutup mata terhadap pencapaian yang sudah diraih selama lebih dari dua dekade.
“Polri bukan institusi yang mandek. Mereka terus berbenah. Menyebut mereka butuh reformasi total itu nggak adil,” tambahnya.
Jufri juga menyebut bahwa Polri saat ini berada di garis terdepan dalam menghadapi berbagai ancaman besar, seperti terorisme, kejahatan lintas negara, hingga cyber crime. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukan reformasi dalam artian perombakan total, tapi restorasi yang bersifat membangun dan memperkuat.
“Istilah reformasi terasa terlalu kasar. Kami lebih mendukung penggunaan diksi ‘restorasi kepolisian’, yang kesannya lebih humanis dan positif,” jelasnya.
Dukungan terhadap pendekatan ini juga datang dari rekan-rekannya di Ikatan Pelopor Penerus Reformasi, yang menurut Jufri, lebih memilih pendekatan yang solutif ketimbang destruktif.
