Iklan

terkini

Dibalik PT TMS: Dinasti Politik, Tambang Nikel, dan Ancaman Tenggelamnya Pulau Kabaena

Agha_sebasta
, Juli 10, 2025 WIB Last Updated 2025-07-10T11:22:22Z



reaksipublik.com, Jakarta– Desakan terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk mengusut dugaan keterlibatan keluarga Gubernur Sulawesi Tenggara dalam aktivitas tambang ilegal kembali menguat.


Aksi unjuk rasa digelar oleh massa Himpunan Pemuda 21 Nusantara (Hp21Nusantara) pada Kamis (10/7/2025) di depan Gedung Kejagung dan KPK RI, Jakarta. Mereka menuntut agar lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia segera memeriksa anak dan istri Gubernur Sultra yang diduga menjadi otak di balik aktivitas tambang PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena.


Ketua Umum Hp21Nusantara, Arnol Ibnu Rasyid, dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan bahwa aktivitas pertambangan PT TMS sejak 2019 telah merusak ruang hidup masyarakat dan mencemari lingkungan Pulau Kabaena secara masif.


“Kami menduga kuat anak dan istri Gubernur Sultra adalah pemegang saham mayoritas dan minoritas di PT TMS. Mereka hanya dijadikan topeng untuk menutupi keterlibatan langsung orang nomor satu di Sultra dalam skandal pertambangan ini,” tegas Arnol.


Arnol menambahkan, operasi PT TMS tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem pulau. Bahkan, ia menyebut potensi tenggelamnya Pulau Kabaena bukan isapan jempol, mengingat aktivitas pengerukan ore nikel yang dilakukan secara massif dan terus menerus.


“APH (Aparat Penegak Hukum) di Sultra seolah menutup mata terhadap kerusakan ini. Karena itu, kami mendesak Kejagung dan KPK RI untuk turun tangan langsung, usut keterlibatan keluarga Gubernur Sultra dalam bisnis tambang ini,” ujarnya.


Massa aksi juga menyoroti praktik oligarki dan dinasti politik di balik operasi tambang di Kabaena. Mereka mendesak agar semua izin usaha pertambangan (IUP) PT TMS segera dicabut karena terbukti merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga setempat.


“Kabaena sedang sekarat. Jangan tunggu pulau itu tenggelam, baru aparat bergerak. Kami minta Kejagung dan KPK RI usut tuntas, cabut semua izin tambang, dan hentikan eksploitasi di pulau ini,” pungkas Arnol.


Diketahui, PT TMS telah beberapa kali mengalami peralihan kepemilikan saham yang melibatkan sejumlah elite daerah. Hp21Nusantara menilai bahwa peran serta keluarga Gubernur Sultra dalam struktur kepemilikan saham patut didalami karena berpotensi menjadi skandal korupsi tambang besar di wilayah timur Indonesia.

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Dibalik PT TMS: Dinasti Politik, Tambang Nikel, dan Ancaman Tenggelamnya Pulau Kabaena

Terkini

Iklan