 |
| Foto: Proyek Bendungan Waeapo |
NAMLEA, MALUKU – 29 Mei 2025 Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Buru menyatakan kesiapannya untuk membawa persoalan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Waeapo ke tingkat nasional, dengan menyurati langsung Komisi V dan Komisi XI DPR RI. Langkah ini diambil sebagai bentuk keprihatinan atas lambannya penyelesaian proyek dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan akibat proyek infrastruktur tersebut yang belum juga selesai.
Ketua GPI Kabupaten Buru, Mujibu Rahman, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun dua surat resmi kepada DPR RI. Surat pertama ditujukan kepada Komisi V, yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, untuk mendesak investigasi terhadap kualitas pelaksanaan proyek, dan Progresnya yang dirasa lambat.
“Kami menilai, proyek ini belum berpihak pada keselamatan masyarakat dan asas pemanfaatan yang harusnya sudah bisa di realisasikan. Proyek ini sudah berjalan sejak 2017, dua proyek PSN yang sejalan dengan proyek ini saja sudah selesai di Kalimantan dan Jawa Tengah” ujar Mujibu.
Surat kedua akan dikirim ke Komisi XI DPR RI yang mengawasi keuangan negara, dengan permintaan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap anggaran proyek yang diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp2 triliun dari APBN. GPI menduga ada ketidaksesuaian antara nilai anggaran yang besar dengan kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
“Kami meminta DPR RI untuk mendorong audit oleh BPK atau BPKP. Proyek ini terlalu besar untuk dibiarkan tanpa pengawasan ketat, apalagi dampaknya sudah dirasakan langsung oleh warga kami,” tegasnya.
GPI juga menyampaikan bahwa mereka telah menyusun lampiran kronologi kejadian, dokumentasi lapangan, serta data anggaran proyek sebagai bahan penguat aduan ke parlemen. Tidak menutup kemungkinan, GPI akan menggalang dukungan dari organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil lainnya di Maluku untuk mendorong DPR RI melakukan kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Buru.
Bendungan Waeapo merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang ditargetkan mendukung pengairan pertanian, pengendalian banjir, dan penyediaan air baku. Namun, realisasi manfaatnya masih jauh dari harapan masyarakat lokal, terutama pasca bencana banjir yang melanda 12 desa di Kecamatan Waeapo tahun lalu.
GPI berharap langkah ini menjadi titik awal perbaikan tata kelola proyek strategis di wilayah timur Indonesia, agar pembangunan tidak hanya berhenti pada seremoni peresmian, tapi benar-benar membawa manfaat konkret bagi rakyat.
