REASKSIPUBLIK.COM - Rencana pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur nyatanya masih mendapatkan pertentangan keras dari masyarakat. Teranyar, beberapa pihak yang keberatan akan pemindahan ini melayang sikap keras. Salah satunya datang dari tokoh pemuda sekaligus Direktur Ekksekutif Lingkar Study Nusantara (LSN) Richard Achmad Supriyanto dan juga sekaligus demisoner ketua umum the jakmania.
Richard menganggap bahwa rencana pemindahan ibu kota di tengah situasi pandemi tidak tepat. Apalagi, menurut mereka, kondisi ekonomi masyarakat dalam keadaan sulit, sehingga tak ada urgensi memindahkan ibu kota negara, seharusnya pemerintah jangan menutup mata terhadap kondisi rakyat indonesia yang di terpa kesengsaraan ditengah pandemi, richard juga menilai Pemulihan Ekonomi Nasional dinilai gagal total hal itu disebabkan kelangkaan minyak goreng yang seharusnya bisa terpenuhi tanpa ada ketimpangan padahal negara indonesia memiliki perkebunan sawit yang luas dan besar. Apakah ini yang dinamakan pemulihan ekonomi nasional ? Ujarnya. Dalam keterangan pers lewat Saluran Udara.
Disisi lain Richard mengungkapkan bahwa alasan pemindahan Ibu Kota yang dikemukakan Pemerintah sebagai pemerataan tak dapat diterimanya. Salah satu alasan atas pemindahan Ibu Kota adalah berangkat dari semakin meningkat dan kompleksnya permasalahan di DKI Jakarta. DKI Jakarta dinilai tidak layak dari aspek daya dukung dan daya tampung. Oleh karena itu, dengan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, merupakan gambaran tidak becusnya pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di Jakarta yg notabenya saat ini masih menjadi ibukota negara indonesia.
Sikap Pemerintah yang memaksakan pemindahan Ibukota juga mencerminkan tidak sensitifnya Penguasa rezim Jokowi – Ma’ruf Amin terhadap kondisi masyarakat yang tengah sulit setelah hampir 2 tahun dilanda pandemi covid-19 di mana banyak warga yang mengalami penurunan ekonomi. Dana yang digunakan untuk mewujudkan pemindahan Ibukota, akan sangat lebih berguna apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara (kesehatan, pendidikan, dll) yang sedang mengalami kesulitan.
