 |
| Foto: Faisal Mahtelu Kabid Hukum & HAM DPD KNPI Kab.Buru |
KAB, BURU - Faisal Mahtelu Kabid Hukum & HAM DPD KNPI Kab.Buru,Tambang gunung botak menjadi satu satunya tambang yang membuka lapangan kerja serta membawa manfaat dan kesejahteraan yang begitu besar terhadap masyarakat adat buru secara kolektif.
Tambang gunung botak merupakan peluang emas bagi kabupaten buru dalam meningkatkan Pendapatan Belanja Daerah (PAD) serta membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat buru,Ungkap Kabid.Hukum & HAM DPD KNPI Kab.Buru.
Meskipun wilayah ini memiliki sejarah panjang sebagai area penambangan liar (ilegal) yang memicu kerusakan lingkungan, potensi ekonominya sangat masif jika dikelola secara resmi",Tegas Faisal Mahtelu Kabid.Hukum & Ham DPD KNPI Kab. Buru.
Dewan pimpinan Daerah KNPI Buru,hadir untuk bagaimana memberikan pemahaman secara mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat kabupaten buru tentang pentingnya memahami manfaat sesungguhnya dari gunung botak jika dikelolah secara legal oleh pemerintah daerah,Ungkapnya.
Jika kita lihat secara seksama kita tentu dapat menyimpulkan berbagai manfaat tambang Gunung Botak dari beberapa sektor Yakni,sektor Ekonomi serta Pendapatan Masyarakat membuka, Lapangan Kerja, Aktivitas penambangan menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari penambang, buruh angkut, hingga sektor informal,Tegasnya lagi.
Menghidupkan Sektor Pendukung,Sektor transportasi lokal seperti tukang ojek mengalami kenaikan pendapatan yang signifikan karena mengantar penambang dan logistik ke jalur tambang.
Peluang Usaha Baru,Warung makan, toko kelontong, dan penyedia tempat tinggal (kos/kontrakan) di sekitar Namlea tumbuh subur untuk memenuhi kebutuhan para pekerja tambang.
Potensi Kontribusi Pendapatan Daerah (Fiskal)Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jika dikelola secara legal, potensi iuran pertambangan rakyat (IPERA) di Gunung Botak diperkirakan bisa menyumbang angka yang sangat signifikan bagi kas daerah Kabupaten Buru,"Imbuhnya.
Pembangunan Infrastruktur,Dana bagi hasil dari sektor pertambangan legal dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk membangun jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di Pulau Buru,Lanjut Faisal Mahtelu.
Pemberdayaan Komunitas Adat dan Koperasi serta keterlibatan Warga Adat,Rencana restrukturisasi tambang oleh Pemerintah Provinsi Maluku diarahkan untuk melibatkan koperasi Resmi,Pemberdayaan Terstruktur Melalui wadah koperasi, masyarakat adat pemilik hak ulayat dan penambang lokal dapat mengelola hasil bumi secara adil, tertib, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Diketahui,Sejak pertengahan tahun 2025 hingga tahun 2026, pemerintah bersama aparat TNI-Polri gencar melakukan penertiban permanen terhadap penambangan liar di Gunung Botak. langkah tegas ini diambil karena metode penambangan ilegal sebelumnya menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida yang merusak ekosistem,Pungkasnya.
"Dengan demikian ,Pemerintah berupaya mengubah sistem pertambangan tersebut menjadi legal agar manfaat ekonomi di atas dapat dinikmati masyarakat secara jangka panjang tanpa menghancurkan lingkungan."Ujarnya lagi.
Bersama dengan ini besar harapan kami DPD KNPI Kab. Buru di bawah pimpinan Sdr.M Tisar Fokaya, bahwa pemerintah daerah harus mampu untuk mengakomodir segenap kepentingan masyarakat secara kolektif agar terciptanya kesejahteraan yang merata tanpa pandang bulu, Tutup,Katua Bidang Hukum & HAM DPD KNPI Kab.Buru Faisal Mahtelu.
