 |
Jakarta, reaksipublik.com ||Konsorsium Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (KOMANDO) yang dikordinatori oleh Ismail mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Wakil Bupati Kolaka, Husmaluddin, atas dugaan kuat rangkap jabatan sebagai Komisaris di PT Mulia Makmur Perkasa (PT MMP), sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di Sulawesi Tenggara. Selasa, 2/12/25.
KOMANDO menilai posisi Husmaluddin sebagai pejabat publik sekaligus komisaris perusahaan merupakan bentuk serius dari konflik kepentingan, serta berpotensi melanggar sejumlah aturan Perundangan-undangan yaitu.
Pasal 76 huruf b dan e UU 23/2014, UU 22/1999, serta Pasal 5 UU 28/1999, tentang larangan pemerintah daerah merangkap jabatan dalam perusahaan.
"Kami menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil bupati kolaka karena jelas melanggar aturan perundangan-undangan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan," seru Ismail dalam orasinya.
Kordinator KOMANDO, Ismail, juga menegaskan bahwa keterlibatan Husmaluddin di PT MMP bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi sebuah dugaan pelanggaran hukum yang bisa membuka ruang KKN yang harus segera diusut oleh lembaga antikorupsi.
“Seorang wakil bupati yang duduk sebagai komisaris perusahaan tambang adalah bentuk nyata konflik kepentingan. Ini mengancam integritas penyelenggaraan pemerintahan dan membuka celah KKN. KPK harus segera memeriksa Husmaluddin dan mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan ini,” tegas Ismail.
KOMANDO menilai bahwa dugaan rangkap jabatan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan daerah, terutama dalam sektor perizinan dan pengawasan pertambangan di Kolaka. Maka dari itu, KPK diminta bertindak cepat dan profesional untuk mencegah kerusakan tata kelola pemerintahan daerah.
“kami juga menilai bahwa dugaan rangkap jabatan ini bukan persoalan sepele, karena keberadaan pejabat daerah di dalam perusahaan tambang dapat mempengaruhi kebijakan perizinan dan pengawasan pertambangan di Kolaka," ungkapnya.
Sebagai elemen pemuda dan mahasiswa, KOMANDO menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini sampai digaan kasus tersebut selesai.
"Kami akan terus mengawal kasus ini sebagai bentuk tanggungjawab kami sebagai leader off control sampai KPK turun memanggil dan memeriksa Wakil Bupati Kolaka," tutup Ismail.
Sampai berita ini ditayangkan pihak media masih berupaya untuk mengkonfirmasi wakil Bupati Kolaka untuk dimintai keterangan.
