 |
| Foto: dpp GASMEN gelar aksi di depan KPK RI |
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Sahabat Komendan (DPP GASMEN) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 21 November 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan agar KPK segera menuntaskan kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor.
Sekjen DPP GASMEN don marto menegaskan bahwa korupsi adalah musuh bersama dan tak boleh ada kompromi, terlebih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan bersih dan bebas praktik korup.
Menurut sekjen DPP GASMEN, dugaan gratifikasi yang melibatkan Mudyat Noor bukan sekadar persoalan lokal. Skandal ini dinilai sebagai ujian penting terhadap komitmen pemberantasan korupsi, terutama terkait pengelolaan tambang batu bara dan perizinan daerah yang selama ini rawan penyimpangan.
Meski Mudyat Noor telah beberapa kali dipanggil KPK, publik tak kunjung melihat perkembangan berarti. Don marto menilai proses hukum kasus ini terkesan mandek, padahal indikasi penerimaan gratifikasi dari mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, dinilai sudah semakin terang.
Terakhir, Sekjen DPP GASMEN menegaskan bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Karena itu, lembaga antirasuah diminta tegas dan profesional dalam menangani kasus ini demi menjaga marwah hukum dan komitmen pemerintahan yang bersih.
DPP GASMEN pun menyampaikan lima tuntutan utama kepada KPK diantaranya:
1. Segera menetapkan Mudyat Noor sebagai tersangka karena bukti indikasi dugaan gratifikasi dinilai sudah cukup kuat.
2. Menghentikan pemanggilan berulang tanpa kejelasan dan menunjukkan ketegasan dalam proses penegakan hukum.
3. Mengusut tuntas seluruh jaringan gratifikasi, termasuk pihak swasta dan pejabat lain yang diduga terlibat.
4. Menjalankan tugas secara independen, transparan, dan tanpa intervensi politik.
5. Jika kasus terus berlarut-larut, GASMEN siap menggelar aksi massa nasionaluntuk menegaskan aspirasi publik agar keadilan ditegakkan.
