 |
| Foto: Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jumat (19/09/2025) |
REAKSIPUBLIK.COM|| - Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jumat (19/09/2025). Mereka menuntut lembaga antirasuah segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan jabatan dan anggaran oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno.
Koordinator Aksi JAM Indonesia, Muria, menegaskan bahwa dugaan ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut integritas penyelenggara pemilu.
“KPK harus serius mengusut dugaan penyalahgunaan jabatan ini. Jika benar ada praktik penyelewengan anggaran dan intimidasi terhadap ASN, maka sudah jelas itu melanggar etika, hukum, dan merusak demokrasi kita,” kata Muria saat orasi di depan Gedung KPK.
Dugaan yang menyeret Bernad antara lain terkait penyelewengan anggaran melalui proyek pengadaan dan program kegiatan KPU RI. Padahal, sebagai pejabat publik, ia seharusnya menjadi contoh dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Selain soal anggaran, Bernad juga disebut bersikap otoriter dengan menekan bawahan. Beberapa staf KPU mengaku mendapat ancaman mutasi bila tak menuruti perintahnya, bahkan hingga pemindahan ke Papua.
Situasi itu membuat sejumlah pegawai memilih mundur. Seorang staf KPU daerah mengundurkan diri sebagai ASN karena menolak perintah yang dinilai bertentangan dengan hati nurani. Ada juga pejabat struktural yang diturunkan jabatannya dan dialihkan ke posisi tanpa tugas jelas lantaran menolak instruksi yang dianggap melanggar prinsip.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan publik. JAM Indonesia menilai, jika dugaan ini dibiarkan tanpa penyelidikan serius, maka akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
Sebagai penutup aksi, mahasiswa JAM Indonesia menyerukan agar masyarakat ikut mengawasi kinerja KPU RI.
“Pengawasan publik sangat penting. Jangan biarkan lembaga sebesar KPU tercoreng hanya karena perilaku pejabatnya. Demokrasi hanya bisa tegak kalau kita semua ikut mengawasi,” tegas Muria.
