 |
| FOTO : KADIS PERHUBUNGAN KABUPATEN BERAU KALIMANTAN TIMUR |
JAKARTA - Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Indonesia kembali turun ke jalan. Dalam Aksi Jilid 2 yang digelar di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan skandal Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proyek pembangunan Pelabuhan Teluk Sulaiman di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Proyek yang menyedot anggaran negara lebih dari Rp67 miliar sejak 2020 itu dinilai tak lebih dari ladang bancakan elite lokal yang menyelubungi kepentingannya dengan embel-embel “proyek strategis daerah.”
“Ini bukan pembangunan, ini penjarahan yang dikemas dalam proyek publik. Rakyat dikorbankan untuk kepentingan sekelompok kecil,” tegas Jufri, Ketua Umum JAM Indonesia. Depan Gedung KPK RI,Jakarta, Rabu (23/7).
Tuntutan Mahasiswa ke KPK dan Pemerintah: Jangan Tutup Mata!
Dalam pernyataan sikapnya, JAM Indonesia melayangkan lima tuntutan tegas:
1. Panggil dan periksa Kepala Dinas Perhubungan Berau, Andi Merewangeng, yang diduga kuat terlibat dalam pengaturan proyek.
2. Lakukan audit forensik menyeluruh dari hulu ke hilir proyek Pelabuhan.
3. Bekukan anggaran tahun 2025 hingga kasus tuntas dan transparan.
4. Tindak tegas kontraktor dan pihak swasta yang ikut bermain di balik layar.
5. Libatkan BPK dan BPKP secara terbuka dalam proses audit untuk menghindari manipulasi data.
Menanggapi aksi mahasiswa, Lembaga Sosial Pemuda Nusantara (LSPN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah JAM Indonesia.
Lucki Mahendra, Ketua Bidang Hukum LSPN, menegaskan bahwa KKN bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap negara dan kejahatan kemanusiaan.Kata Lucky, Jum'at, (25/07/2025).
“KPK jangan pasif. Kadis Perhubungan Berau harus diperiksa, dan perlu diingat: ia pasti tidak sendirian. Ada aktor lain yang harus dibongkar,” ujar Lucki.
Ia juga memperingatkan bahwa pembiaran terhadap skandal semacam ini hanya akan membuka jalan bagi kerusakan yang lebih besar di proyek-proyek strategis lain, termasuk di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil hari ini bukan sekadar aksi protes, tapi sinyal darurat atas runtuhnya akuntabilitas anggaran negara. Skandal Teluk Sulaiman bukan kasus biasa—ia adalah cermin bobroknya sistem yang terus dibiarkan.
Jika negara terus abai, publik akan terus bergerak. Seperti yang disampaikan teman - teman dari JAM Indonesia.
“Korupsi bukan sekadar kasus hukum, ini soal masa depan, harga diri, dan keadilan.” Tegasnya
