 |
| Foto: Aksi Mahasiswa Forum Mahasiswa Hukum Indonesia (FMHI) geruduk Kantor KPK RI dan Bawaslu RI |
JAKARTA - Gelombang desakan publik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin memanas. Forum Mahasiswa Hukum Indonesia (FMHI) kembali menggelar Aksi Jilid V di depan Gedung KPK RI, memprotes dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Command Center milik Bawaslu RI.
Aksi ini bukan yang pertama. FMHI menilai, diamnya KPK terhadap temuan BPK menjadi sinyal buruk dalam upaya pemberantasan korupsi. Massa aksi kemudian bergerak menuju Gedung Bawaslu RI, mendesak adanya tindakan hukum yang nyata.
“Kami curiga ada permainan dalam proyek ini. Tapi KPK malah terkesan bungkam. Jangan sampai lembaga antirasuah kita ini ‘masuk angin’ dan kehilangan taringnya,” ujar Adam Sowakil, salah satu orator aksi. Kamis, (31/07/2025).
Aksi tersebut tetap masih fokus pada Anggaran proyek command center Bawaslu RI senilai 339 Miliyar tahun 2024 dan pemeriksaan BPK RI telah di temukan kerugian negara sebesar 11 miliyar dan menurut informasi yang kami adanya pengembalian uang sebesar 11 M dalam waktu tiga hari.
Tapi anehnya dalam 3 hari saja BAWASLU RI telah mengambilan Uang 11 M, padahal adanya efisiensi anggaran negara,ini uang dari mana? kok bisa secepat itu BAWASLU RI dapat Uang 11 M?
Tapi ingat , yang namanya Korupsi ya Korupsi, jadi ini bukan soal Pengembalian UANG tapitindak pidana korupsi nya. Tegas Ikhsan.
“Pengembalian uang negara bukan berarti pelaku bebas dari jerat hukum. Efek jera itu penting dalam pemberantasan korupsi,” lanjut Iksan
Mereka juga menuntut penyelidikan lebih lanjut terhadap dua nama yang diduga terkait dalam proyek tersebut, yaitu Ferdinand Eskol Tiar Sirait selaku Deputi Administrasi yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, serta Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja sebagai Penanggung Jawab Anggaran.
“Kami tidak ingin hanya dengar janji. Kami mau tindakan konkret. Kalau memang ada penyalahgunaan uang rakyat, siapapun yang terlibat harus diperiksa,” tegas Iksan, Koordinator Aksi.
Aksi ini juga menjadi kritik tajam terhadap potensi penurunan integritas KPK yang selama ini digadang-gadang sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
“Kalau KPK terus diam, kami akan terus turun ke jalan. Ini soal masa depan demokrasi, transparansi, dan kepercayaan publik,” tutup Iksan dengan penuh semangat.
