 |
| Foto: Forum Mahasiswa Hukum Indonesia (FMHI) kembali turun ke jalan dalam Aksi Jilid III |
JAKARTA - Forum Mahasiswa Hukum Indonesia (FMHI) kembali turun ke jalan dalam Aksi Jilid III yang digelar di depan Gedung Bawaslu RI dan KPK RI. Rabu, (16/07/2025).
Aksi ini bukan sekadar protes biasa. Mereka membawa tudingan serius: dugaan penyimpangan miliaran rupiah dalam proyek pengadaan Command Center yang dibidik penuh kecurigaan.
Mahasiswa menyuarakan desakan keras agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera membuka penyelidikan terhadap sejumlah pejabat yang dinilai memiliki peran sentral dalam proyek yang dinilai tidak transparan ini. Tudingan mengarah tajam kepada Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, yang disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, serta Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, selaku Pengguna Anggaran utama.
“KPK RI jangan diam. Kami menuntut agar Ferdinand dan Bagja segera diperiksa. Kami mencium aroma busuk praktik korupsi dalam proyek ini,” teriak Iksan, Koordinator Aksi, dari atas mobil komando.
Tak hanya itu, sorotan juga mengarah ke Arief Budiman, Kepala Bagian Umum Bawaslu RI sekaligus Ketua Unit Layanan Pengadaan. Ia disebut-sebut sebagai kunci dalam proses lelang dan pengadaan barang dan jasa, yang dinilai janggal oleh para mahasiswa.
Miliaran Rupiah di Bawah Bayang-Bayang Abuse of Power
FMHI mengungkap bahwa proyek Command Center yang sedianya bertujuan meningkatkan kinerja pemilu justru berpotensi menjadi ladang bancakan anggaran. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur dalam pengadaan barang dan jasa mencuat dalam tuntutan aksi.
Mahasiswa menilai proyek ini tidak hanya mengandung potensi kerugian negara, tetapi juga memperlihatkan indikasi kuat akan manipulasi prosedur serta konflik kepentingan di tubuh lembaga pengawas pemilu sendiri.
“Kalau lembaga pengawas pemilu saja sudah main mata dalam anggaran, bagaimana kita bisa percaya pada integritas demokrasi?” kritik Iksan, dengan nada tinggi.
FMHI: Ini Baru Pemanasan
Iksan menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. FMHI berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga KPK mengambil langkah hukum konkret. Ia juga menyindir keras sikap lembaga antirasuah yang dianggap lamban dalam merespons laporan masyarakat.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Jika KPK terus tidur, kami akan bangunkan dengan gelombang aksi yang lebih besar,” tegasnya.
Catatan Kritis: Siapa Menjaga Para Penjaga?
Kasus ini membuka kembali pertanyaan lama namun relevan: siapa yang mengawasi pengawas pemilu? Ketika lembaga yang seharusnya menjamin proses demokrasi bersih justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi, publik patut curiga dan waspada.
Jika benar ada penyimpangan, maka proyek Command Center justru bisa menjadi simbol ironi: pusat komando yang gagal mengomandoi etika dan akuntabilitas.
