 |
| Foto: Iksan Lumaela Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Negeri Assilulu |
JAKARTA - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Negeri Assilulu dengan tegas menyatakan penolakan terhadap pendirian dan aktivitas Koperasi Merah Putih di Negeri Assilulu. Sikap ini lahir dari keprihatinan mendalam atas berbagai problematika sistem pemerintahan negeri yang hingga kini belum diselesaikan secara adil dan transparan.
Iksan menilai, kondisi tata kelola pemerintahan negeri saat ini berada dalam situasi krisis kepercayaan. Aliansi mencatat sejumlah persoalan serius yang menjadi dasar penolakan, antara lain:
Ketidakjelasan BUMNEG yang Bermasalah: Badan Usaha Milik Negeri (BUMNEG) Assilulu menjadi sorotan karena Belum Mendapatkan Solusi yang Baik Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Banyak warga mempertanyakan ke mana aliran dana BUMNEG yang seharusnya dikelola untuk kemakmuran masyarakat. Hingga kini, tidak ada laporan pertanggungjawaban dari Pengurus BUMNEG Lama yang terbuka kepada publik.
"Ada Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang, Munculnya indikasi praktik korupsi dalam pengelolaan ADD/DD Yang memperparah krisis. Hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga formal Yang seharusnya melayani rakyat"ujar Iksan Kepada media sabtu, 24 Mei 2025
Lebih lanjut iksan mempertanyakan, Bahkan Tidak Ada Kejelasan Hukum Yang Berlaku Untuk Pemerintah Yang Bobrok Oleh Pemerintah Desa Negeri Assilulu.
Aliansi Mahasiswa Pemuda negeri Assilulu menilai bahwa dalam kondisi seperti ini, pendirian koperasi justru rawan disusupi kepentingan sempit dan dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan yang tidak sah. Pembangunan ekonomi sejatinya harus berangkat dari keadilan sosial dan kestabilan pemerintahan yang sah. dengan praktek yang belum di tuntaskan oleh penegak hukum setempat, dan sangat pemerhati takutnya akan terus berlanjut di negeri Assilulu tersebut.
Maka Dengan Ini Ikhsan, Korlap Aliansi Mendesak
1. Hentikan seluruh aktivitas Koperasi Merah Putih di Negeri Assilulu sampai tuntasnya penyelesaian pemerintahan negeri dan penataan ulang kelembagaan ekonomi desa.
2. Usut tuntas dugaan korupsi dan ketidakterbukaan pengelolaan ADD/DD, serta hadirkan audit independen yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Segera bentuk tim mediasi independen untuk menyelesaikan Permasalahan di pemerintahan Desa Assilulu Agar Mendapatkan Keadilan Sosial Bagi Masyarakat Negeri Assilulu.
4. Tolak segala bentuk pembangunan yang mengabaikan Pertanggungjawaban termasuk aktivitas koperasi yang Menurut Kami Hanya Menimbulkan Korupsi Yang Berkelanjutan.
Kami, mahasiswa dan pemuda Negeri Assilulu, berkomitmen untuk terus mengawal isu ini demi menjaga keadilan, integritas, dan marwah Negeri Assilulu. Negeri ini tidak boleh dibangun di atas fondasi yang rapuh dan cacat moral.
