 |
| Foto: Mahmud Tamher, Koordinator Pusat Forum Blogger Independen (FBI) |
REAKSIPUBLIK.COM - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sangat ramai di perbincangkan oleh berbagai kalangan baik pro maupun kontra, namun proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Baru ini telah di sepakati bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kesepakatan ini terbukti dengan adanya UU IKN Nusantara.
Generasi Milenial yang tergabung dalam Forum Blogger Independen (FBI) juga ikut angkat bicara terkait dengan pemindahan Ibu Kota Baru atau IKN Nusantara. Koordinator Nasional Forum Blogger Independen (FBI) Mahmud Tamher, mengapresiasi adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Baru.
"Kami sangat mengapresiasi pemindahan Ibu Kota Baru karena Jakarta dan Pulau Jawa sudah terlalu berat. Dari data penduduk yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai sinkronisasi dari hasil Sensus Penduduk 2020 dengan data administrasi kependudukan (Adminduk) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa hingga Desember 2020."
Lebih lanjut, Popal (sapaan akrabnya), tingginya proporsi penduduk yang mendiami Pulau Jawa mengakibatkan beban Pulau Jawa, khususnya Jakarta sudah semakin berat, terutama dalam hal kepadatan penduduk, yang berimplikasi menimbulkan beragam permasalah turunan di antaranya kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah demikian pula dengan polusi udara dan air bersih. Ujar Koordinator FBI," Jum'at (25/2/2022).
Selain itu kata Popal riset dari Word Bank yang dirilis 2019 lalu sudah jelas memperlihatkan kerugian negara yang cukup drastis imbas dari kemacetan di DKI Jakarta.
"Jakarta menurut riset World Bank 2019 telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar adalah Rp 65 triliun per tahun. Jakarta masuk dalam kategori kota dengan tingkat kemacetan sebesar 53 persen, apalagi Jakarta berada di peringkat 10 sebagai kota termacet di Asia," Tambah Popal.
Menurutnya, Kontribusi ekonomi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atas Produk Domestik Bruto (PDB) sangat mendominasi atau “Jawasentris”. Hal ini dapat dicermati dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 58,49 persen. Sebanyak 20,85 persen di antaranya disumbang oleh Jabodetabek. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,61 persen.
Selain populasi, pemerintah menganggap ketersediaan air besih menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menentukan lokasi ibu kota baru. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jawa khususnya Jakarta mengalami krisis air yang cukup parah. "jadi alasan yang disampaikan pemerintah itu sudah benar adanya. Kata Popal
Lebih Lanjut, Popal menyerankan agar pembangunan infrastruktur di IKN yang harus di dahulukan adalah lembaga-lembaga negara strategis diantaranya :
"Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (POLHUKAM), Menteri Pertahanan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI), Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (MABES TNI), Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS), tukasnya."Tutup
