 |
| Foto: Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Mahasiswa Buru Selatan Jabodetabek–Jakarta (PMBS JABODETABEK) |
JAKARTA - Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Mahasiswa Buru Selatan Jabodetabek–Jakarta (PMBS JABODETABEK) menggelar diskusi publik sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya mewujudkan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi dan penyampaian aspirasi mahasiswa dalam mendorong terciptanya keadilan yang berlandaskan konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Umum DPP PMBS JABODETABEK, Takdim Souwakil, dalam pernyataan sikapnya menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten, profesional, dan tanpa pandang bulu. Hukum tidak boleh hanya menjadi instrumen formalitas, tetapi harus menjadi landasan utama dalam melindungi hak-hak masyarakat serta menjamin kesetaraan di hadapan hukum.
“Kami berpandangan bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi, akuntabilitas, dan sikap humanis harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses penegakan hukum. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan keadilan yang dapat dirasakan secara nyata, bukan sekadar janji atau wacana,” tegas Takdim Souwakil.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan pemerintah perlu terus diperkuat melalui keterbukaan, tanggung jawab, serta keberanian dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh negara harus mengedepankan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
PMBS JABODETABEK juga mendorong seluruh instansi yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar senantiasa hadir bersama rakyat dalam menjawab berbagai persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta pemenuhan hak-hak masyarakat.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memastikan bahwa setiap program, kebijakan, serta anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata, adil, dan merata bagi masyarakat hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten.
Sebagai organisasi mahasiswa, PMBS JABODETABEK menilai bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat. Sikap kritis mahasiswa harus disampaikan secara konstruktif, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai demokrasi serta supremasi hukum.
