JAKARTA - Skandal dugaan praktik dokumen terbang (DOKTER) dalam aktivitas pertambangan nikel di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara, kembali menjadi sorotan keras publik. Kali ini, desakan disampaikan secara terbuka dan tegas oleh massa aksi yang menilai negara tengah diuji keberpihakannya terhadap hukum dan keadilan. Selasa, 16/12/2025.
Akbar Rasyid, selaku Koordinator Aksi, menegaskan bahwa Kementerian ESDM RI dan Direktorat Jenderal Minerba harus segera menghentikan dan menolak penerbitan RKAB PT Tristaco Mineral Makmur (TMM). Pasalnya, PT TMM diduga kuat memiliki rekam jejak buruk dalam praktik penjualan dan penggunaan dokumen terbang, yang selama ini menjadi modus klasik kejahatan pertambangan ilegal.
“Kami menilai tidak ada alasan hukum maupun moral bagi Kementerian ESDM untuk meloloskan RKAB perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam kejahatan tambang. Jika RKAB tetap diterbitkan, maka patut diduga ada pembiaran dan kompromi terhadap praktik ilegal,” tegas Akbar.
Lebih lanjut, Akbar juga mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera memanggil dan menangkap Direktur PT TMM berinisial FI serta Komisaris Utama PT TMM berinisial TFA, yang diduga terlibat langsung maupun tidak langsung dalam skandal DOKTER di Blok Mandiodo. Dugaan ini bukan isu liar, melainkan berdasarkan informasi lapangan dan temuan publik yang selama ini diabaikan.
“Kami tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. FI dan TFA harus segera diperiksa. Jika cukup bukti, tangkap dan adili. Jangan biarkan mafia tambang bersembunyi di balik jabatan dan kekuatan modal,” lanjut Akbar dengan nada keras.
Selain itu, massa aksi juga mendesak Kejaksaan Agung RI untuk mengusut tuntas dugaan praktik dokumen terbang dalam aktivitas pengapalan ore nikel ilegal yang diduga melibatkan PT Tristaco Mineral Makmur. Praktik ini dinilai telah merugikan negara, merusak lingkungan, serta mencederai prinsip tata kelola pertambangan yang bersih dan berkeadilan.
Ridwan Selaku Kordinator II menegaskan, jika aparat penegak hukum dan pemerintah terus diam, maka gelombang perlawanan publik akan semakin besar. Aksi lanjutan dengan skala yang lebih masif dipastikan akan digelar hingga keadilan benar-benar ditegakkan.
“Mandiodo adalah simbol perlawanan rakyat terhadap kejahatan tambang. Negara harus hadir, atau kami akan terus memaksa negara untuk hadir,” tutup Ridwan.
