 |
Jakarta, reaksipublik.com || Korps Mahasiswa Nusantara (Komandan) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM RI serta Kementerian Pertanian (Kementan) pada Kamis (27/11/2025). Aksi ini menjadi babak lanjutan dari desakan panjang mereka agar pemerintah segera mencabut seluruh perizinan PT Tiran Mineral, perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara.
Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan kepemilikan PT Tiran Mineral yang diklaim beroperasi sebagai proyek smelter berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan anggaran 4,9 triliun yang disebut bersumber dari APBN. Namun, berdasarkan temuan lapangan versi Komandan, tidak ada realisasi pembangunan smelter sebagaimana dikampanyekan perusahaan.
Massa aksi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dianggap memiliki kedekatan dan afiliasi kepentingan dengan perusahaan tambang tersebut.
Berdasarkan hasil investigasi internal Komandan, perizinan kehutanan PT Tiran Mineral disebut telah dicabut melalui surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.196/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023. Namun, aktivitas perusahaan dinilai tetap berjalan seperti biasa.
Komandan menuding PT Tiran beroperasi di kawasan hutan produksi tanpa dasar yang sah, merusak ekosistem, serta tidak memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi masyarakat lingkar tambang.
“Presiden Prabowo perlu melihat menteri yang terafiliasi tambang. Kami mendesak menteri yang diduga aktor penambang ini dievaluasi, karena dalih pembangunan smelter hingga kini nihil,” ujar Akbar Rasyid, Koordinator Aksi Komandan di depan Kementan.
Komandan juga menuntut Kementerian ESDM dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan evaluasi lintas instansi terhadap seluruh perizinan PT Tiran Mineral dan menghentikan aktivitas pertambangannya.
“Ini aksi kepedulian kami terhadap daerah. Kerusakan lingkungan dan modus pembangunan smelter oleh PT Tiran harus dipertanggungjawabkan. Kami meminta ESDM dan Satgas PKH bertindak,” tambah Akbar.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah personel TNI terlihat berada di sekitar lokasi aksi di depan Ditjen Minerba. Belum ada kejelasan mengenai kehadiran aparat tersebut, namun Komandan menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga pemerintah menindaklanjuti tuntutan secara serius.
