 |
Ketua Umum IPPMIK-Jakarta, Abdi, menegaskan bahwa hingga saat ini laporan Gubernur Sultra di Polres Metro Jakarta Pusat belum dicabut.
“Pernyataan Gubernur Sultra itu tidak benar. Sampai sekarang laporan tersebut masih aktif, bahkan Kapolres Jakpus masih meminta keterangan dari adik-adik mahasiswa Sultra untuk kepentingan penyelidikan,” ungkap Abdi, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Abdi, permintaan klarifikasi itu disampaikan langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat melalui pesan WhatsApp kepada Umar Bonte, yang sebelumnya memberikan jaminan untuk pembebasan puluhan mahasiswa Sultra.
Dalam pesan tersebut, Kapolres Jakpus menulis:
“Selamat sore Bapak, semoga kita selalu sehat dan lancar dalam bertugas. Untuk kepentingan penyelidikan, mohon bantuannya Bapak menghadirkan dua nama yakni Muhammad Sabri dan Muh. Ilan Radit J pada Senin, 13 Oktober 2025.”
IPPMIK-Jakarta menilai panggilan penyelidikan tersebut menjadi bukti bahwa pernyataan Gubernur Sultra tidak sesuai dengan fakta.
“Video klarifikasi itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat Sultra. Mahasiswa memang dibebaskan, tapi karena perhatian dan jaminan dari anggota DPD RI daerah pemilihan Sultra, Bapak Umar Bonte,” tegas Abdi.
Ia menambahkan, Umar Bonte telah menjaminkan dirinya di Polres Metro Jakarta Pusat demi pembebasan mahasiswa Sultra.
Lebih lanjut, IPPMIK-Jakarta mendesak Gubernur Sultra Andi Sumangerukka untuk segera menemui mahasiswa Sultra yang berada di Jakarta dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
“Gubernur harus meminta maaf karena telah menyakiti hati mahasiswa Sultra di Jakarta dengan pernyataan yang tidak sesuai kenyataan,” pungkas Abdi.
