![]() |
| Foto: Istimewa |
JAKARTA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Raya angkat bicara menyikapi beredarnya berbagai narasi negatif di media sosial yang menyeret nama Sufmi Dasco Ahmad. Organisasi mahasiswa tersebut mengingatkan agar ruang publik tidak dijadikan arena penyebaran tuduhan yang belum teruji kebenarannya.
Ketua Umum HMI Jakarta Raya, Muhammad Jufri Rumaratu, menegaskan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan tokoh publik harus diuji berdasarkan fakta, bukan dibangun melalui asumsi, potongan pemberitaan, maupun interpretasi sepihak.
Menurutnya, persoalan ini menjadi semakin penting di tengah dinamika politik nasional yang turut menempatkan nama Sufmi Dasco Ahmad dalam pembicaraan mengenai kemungkinan figur pendamping Presiden Prabowo Subianto pada posisi Wakil Presiden, menyusul berkembangnya isu mengenai Gibran Rakabuming Raka.
Jufri menilai perbedaan kepentingan politik tidak boleh menjadi pembenaran untuk menyerang reputasi seseorang melalui informasi yang belum terbukti.
"Demokrasi memberikan ruang bagi siapa pun untuk mendukung ataupun menolak seorang tokoh. Tetapi, jangan sampai kompetisi politik berubah menjadi praktik pembunuhan karakter. Kalau ingin mengkritik, sampaikan dengan argumentasi yang kuat dan fakta yang jelas, bukan dengan tuduhan yang belum terverifikasi," ujar Jufri, Kamis (19/11/2026).
Dukungan Politik terhadap Dasco dan Dinamika Gerindra
Jufri menjelaskan, munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad dalam bursa pembicaraan calon Wakil Presiden merupakan bagian dari dinamika politik yang berkembang di internal Partai Gerindra maupun tingkat nasional.
Sebelumnya, DPD Partai Gerindra Maluku telah menyampaikan usulan agar Dasco dipertimbangkan sebagai salah satu kandidat pendamping Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPD Gerindra Maluku, Hendrik Lewerissa, menilai Dasco mempunyai pengalaman politik dan kapasitas komunikasi yang dapat menjadi pertimbangan.
Selain Dasco, sejumlah nama kader Gerindra lainnya, termasuk Sugiono dan Ahmad Muzani, juga masuk dalam perbincangan mengenai figur potensial.
Bagi HMI Jakarta Raya, dinamika tersebut merupakan bagian dari proses politik yang semestinya direspons secara terbuka dan dewasa.
"Jangan mencampuradukkan kritik politik dengan serangan personal. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi hak tersebut juga harus disertai tanggung jawab. Jangan sampai opini yang tidak memiliki dasar justru diperlakukan sebagai kebenaran," kata Jufri.
HMI Minta Isu Judi Online Tidak Dipelintir
Persoalan lain yang menjadi perhatian HMI Jakarta Raya adalah munculnya narasi di media sosial yang menghubungkan Sufmi Dasco Ahmad dengan praktik judi online.
Jufri meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum membaca dan memahami secara utuh sumber pemberitaan yang menjadi rujukan.
Ia menilai, perbedaan antara fakta yang disampaikan media dan tafsir pihak lain harus ditempatkan secara jelas. Sebab, kesalahan dalam memahami informasi dapat berkembang menjadi tuduhan serius yang merugikan seseorang.
"Jangan sampai sebuah pemberitaan dipelintir, kemudian ditarik ke dalam kesimpulan yang tidak pernah disampaikan oleh media tersebut. Kita harus objektif. Periksa sumbernya, pahami konteksnya, lalu nilai berdasarkan fakta," tegasnya.
Jufri turut merujuk pada pemberitaan ANTARA dan CNN Indonesia tertanggal 18 November 2026 yang memuat klarifikasi Dasco mengenai pemberitaan Tempo. Dalam klarifikasi tersebut, Dasco menyatakan bahwa Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online.
Karena itu, menurut Jufri, masyarakat harus mampu membedakan antara isi pemberitaan, pendapat pribadi, dan tuduhan yang berkembang di media sosial.
"Literasi digital tidak cukup hanya dengan membaca judul atau potongan informasi. Publik harus memahami konteks secara menyeluruh. Jangan sampai ruang digital dipenuhi kesimpulan yang keliru dan kemudian berkembang menjadi penghakiman terhadap seseorang," ungkapnya.
Doxing dan Intimidasi Harus Diusut Berdasarkan Bukti
Mengenai isu doxing dan intimidasi yang turut dikaitkan dengan nama Dasco, Jufri menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan melalui penghakiman di ruang digital.
Ia berpandangan, dugaan penyebaran data pribadi dan tindakan intimidasi merupakan persoalan serius yang membutuhkan penelusuran serta pembuktian secara objektif.
Menurutnya, setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Namun, tuduhan terhadap seseorang juga harus disertai bukti yang sah dan dapat diuji.
"Indonesia adalah negara hukum. Tidak boleh seseorang dinyatakan bersalah hanya karena namanya ramai diperbincangkan di media sosial. Jika memang terdapat bukti dugaan pelanggaran, serahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Jufri mengingatkan bahwa penyebaran informasi tanpa verifikasi dapat memicu penghakiman massal, merusak reputasi, dan menciptakan iklim demokrasi yang tidak sehat.
Ia juga menekankan bahwa kebebasan berekspresi bukan berarti seseorang bebas menyebarkan tuduhan tanpa mempertimbangkan kebenaran dan dampaknya terhadap pihak lain.
Muhammad Jufri: Lawan dengan Argumentasi, Bukan Fitnah
Menutup pernyataannya, Ketua Umum HMI Jakarta Raya tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi dengan mengedepankan rasionalitas, etika, dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.
Jufri menegaskan, HMI tidak mempersoalkan adanya kritik terhadap pejabat maupun tokoh politik. Sebaliknya, kritik merupakan instrumen penting untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam pengawasan publik.
Namun, kritik harus dibedakan dari fitnah dan penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya.
"Jangan menjatuhkan seseorang dengan fitnah. Kalau memang tidak layak secara politik, sampaikan alasan dan argumentasinya. Kalau ada dugaan kesalahan, buktikan melalui mekanisme hukum. Jangan membangun opini publik dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas Jufri.
Ia berharap dinamika politik nasional tetap berlangsung dalam koridor konstitusi dan tidak dikotori praktik penyebaran hoaks maupun pembunuhan karakter.
"Biarkan mekanisme konstitusional berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat berhak memberikan kritik dan pandangan, sementara setiap proses politik harus tetap menghormati aturan hukum. Jangan biarkan fitnah, hoaks, dan manipulasi informasi menjadi alat untuk membentuk masa depan bangsa," pungkas Muhammad Jufri Rumaratu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya.


