 |
Presidium CIA KORUPTION, Egit Setiawan, menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas urusan administrasi atau komunikasi antarlembaga. Menurutnya, apabila benar terdapat aliran dana koordinasi dari perusahaan atau pihak yang berkepentingan dengan aktivitas pertambangan kepada aparat dan institusi negara, maka perlu diperiksa apakah pemberian tersebut berkaitan dengan upaya memperoleh kemudahan, kelancaran, maupun perlindungan terhadap aktivitas operasional pertambangan.
"Pertanyaannya sederhana, untuk apa dana koordinasi itu diberikan dan apa konsekuensi yang diharapkan dari pemberian tersebut? Jangan sampai ada mekanisme pembiayaan tidak transparan yang justru menjadi instrumen untuk memuluskan aktivitas pertambangan. Institusi negara tidak boleh berada dalam posisi yang menimbulkan konflik kepentingan dengan perusahaan yang seharusnya diawasi," tegas Egit.
Ia menyoroti sejumlah institusi yang perlu dimintai klarifikasi, mulai dari Polres Kolaka, Kodim Kolaka, Lanal Kendari/Pos Kolaka, Posal Kolaka, Syahbandar Pomalaa hingga Polsek Pomalaa. Menurutnya, seluruh institusi tersebut perlu menjelaskan apakah pernah menerima dana, fasilitas, bantuan operasional, ataupun bentuk dukungan lainnya dari perusahaan pertambangan, kontraktor, pemilik terminal khusus, maupun pihak yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan pengangkutan bijih nikel di Pomalaa.
Egit secara khusus meminta penelusuran terhadap dugaan pembiayaan yang berkaitan dengan pengamanan aktivitas pertambangan dan pengangkutan nikel. Ia mempertanyakan apakah terdapat kerja sama pengamanan yang memiliki dasar hukum dan administrasi yang sah, atau justru terdapat pemberian dana di luar mekanisme resmi. Jika memang ada kerja sama, publik berhak mengetahui ruang lingkup kegiatan, sumber pembiayaan, penerima, serta pertanggungjawabannya.
"Jangan sampai pengamanan berubah menjadi ketergantungan terhadap pembiayaan perusahaan. Jika aparat menerima dukungan dari pihak yang aktivitasnya berkaitan dengan kewenangan pengawasan aparat itu sendiri, maka potensi konflik kepentingannya harus diperiksa. Kami ingin memastikan tidak ada kewenangan negara yang digunakan untuk memberikan keistimewaan kepada kepentingan bisnis tertentu," lanjutnya.
Tidak hanya menyasar institusi kepolisian dan TNI, Egit juga menyoroti peran Syahbandar Pomalaa dalam aktivitas pengangkutan dan pengapalan bijih nikel. Ia meminta Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menelusuri seluruh mekanisme pelayanan kepelabuhanan, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pemeriksaan dokumen muatan, serta pengawasan aktivitas terminal khusus.
Menurutnya, transparansi Syahbandar menjadi penting karena aktivitas pengapalan merupakan salah satu mata rantai utama dalam rantai bisnis pertambangan. Apabila terdapat pembayaran atau pemberian fasilitas di luar ketentuan resmi yang berkaitan dengan kelancaran pengapalan, maka hal tersebut harus diperiksa secara serius.
Lebih jauh, Egit mempertanyakan apakah terdapat hubungan antara dugaan dana koordinasi dengan kelancaran aktivitas perusahaan-perusahaan pertambangan di kawasan Pomalaa, termasuk kegiatan operasional, pengangkutan melalui jalur darat, hingga pengapalan melalui fasilitas pelabuhan. Ia meminta agar pemeriksaan tidak hanya berfokus pada pihak penerima, tetapi juga menelusuri sumber dana, pihak pemberi, tujuan pembayaran, dan manfaat yang mungkin diperoleh.
Atas persoalan tersebut, Egit mendesak Kapolri melalui Divisi Propam dan Bareskrim Polri segera melakukan penelusuran terhadap dugaan penerimaan dana yang melibatkan unsur kepolisian, khususnya Polres Kolaka dan Polsek Pomalaa. Ia juga meminta Panglima TNI melalui Polisi Militer dan komando terkait memeriksa dugaan penerimaan dana yang berkaitan dengan unsur TNI AD maupun TNI AL, termasuk Kodim Kolaka dan unsur Lanal/Posal yang disebut dalam persoalan tersebut.
Selain itu, Kementerian Perhubungan diminta melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelayanan dan pengawasan Syahbandar Pomalaa. Apabila ditemukan indikasi transaksi tidak resmi, penyalahgunaan kewenangan, atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan, Egit meminta agar persoalan tersebut diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
"Jangan sampai perusahaan memiliki ruang untuk menjalankan aktivitas pertambangan dan pengangkutan dengan dukungan pembiayaan yang tidak jelas kepada institusi negara. Kalau seluruh proses sudah sesuai aturan, buktikan melalui dokumen dan pertanggungjawaban yang terbuka. Namun, apabila ditemukan adanya aliran dana yang bertujuan memengaruhi pelaksanaan tugas aparat atau memuluskan kepentingan perusahaan, maka pihak pemberi maupun penerima harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum," tutup Egit.
Egit menegaskan,Centar Institut Anti Kouruption akan mendorong agar persoalan ini mendapat perhatian serius dari lembaga pengawas internal maupun eksternal. Baginya, aktivitas investasi dan pertambangan tidak boleh berjalan di atas praktik pembiayaan yang tidak transparan. Kepentingan ekonomi perusahaan harus tetap tunduk pada hukum, sementara institusi negara wajib menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan kewenangannya.
