dengan tuntutan tegas minta pencopotan dan pemeriksaan Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara (Wadirlantas Polda Sultra) atas dugaan kuat keterlibatan dalam praktik pembekingan aktivitas tambang ilegal saat menjabat sebagai Kapolres Kolaka Utara.
Pasalnya, aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi di wilayah jetty PT. Kasmar Tiar Raya (KTR), yang mereka duga berlangsung secara terang-terangan dan merusak lingkungan tanpa adanya penindakan tegas dari aparat penegak hukum setempat. Mereka menduga bahwa saat menjabat sebagai Kapolres Kolaka Utara, oknum perwira menengah tersebut di duga memberikan perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut.
koordinator aksi, Tomi dermawan, menyatakan bahwa sosok Wadirlantas yang saat ini menjabat di Polda Sultra, diduga merupakan aktor kunci dalam merawat dan melanggengkan aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di Jetty PT. Kasmar Tiar Raya (KTR), ketika dirinya menjabat sebagai Kapolres Kolaka Utara.
“Kami tidak akan berhenti sampai mafia tambang yang berseragam ditelanjangi! Semua bukti kami pegang, Jetty PT. KTR menjadi saksi bisu bagaimana negara kalah di hadapan tambang ilegal dan parahnya lagi, diduga aktor utamanya adalah aparat kepolisian aktif!” tegas Tomi dermawan dalam orasi lantangnya.
Mereka menyebut bahwa PT. Kasmar Tiar Raya telah lama diduga menjadi pemain besar dalam aktivitas pertambangan ilegal, dengan modus pemanfaatan jetty yang tidak memiliki izin lengkap dan operasional di luar wilayah konsesi resmi. Dugaan itu diperkuat oleh tidak adanya tindakan hukum selama bertahun-tahun meski laporan dan sorotan publik sudah sangat masif.
“Siapa yang bisa mengoperasikan jetty ilegal tanpa perlindungan dari aparat? Itu mustahil. Kami menduga kuat bahwa saat menjabat sebagai Kapolres Kolut, yang bersangkutan memberi karpet merah bagi penambang ilegal. Sekarang dia naik jabatan jadi Wadirlantas Polda? Ini ironi, ini penghinaan terhadap hukum!” Lanjut salah satu orator, Adrian Alfath Mangidi
Ia juga menyampaikan bahwa aksi ini bukan semata-mata bersifat politis, melainkan murni sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kerusakan lingkungan dan lemahnya penegakan hukum di sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara.
Oleh nya itu dalam aksi demonstrasi jilid 7 tersebut, mereka ( KMPH Sultra-jakarta) menuntut tegas :
1. Pencopotan segera Wadirlantas Polda Sultra atas dugaan keterlibatan dalam pembekingan tambang ilegal.
2. Pemeriksaan oleh Divisi Propam dan Bareskrim Mabes Polri terhadap semua keterlibatan aparat dalam operasi jetty ilegal PT. Kasmar Tiar Raya.
3. Pembekuan seluruh aktivitas PT. KTR hingga penyelidikan hukum tuntas dilakukan.
Sebagai penutup Adrian Alfath Mangidi menegaskan bahwa aksi ini belum akan berakhir. Jika dalam waktu dekat Mabes Polri tidak menindaklanjuti tuntutan ini secara konkret, KMPH bersama elemen mahasiswa Sulawesi tenggara lainnya siap menggelar aksi nasional yang melibatkan massa yang lebih masif lagi dari berbagai daerah tambang bermasalah di Sulawesi tenggara
“Kami sudah sudah hadir untuk ke 7 kalinya. Jangan salah, ini baru permulaan. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah tegas, kami akan terus hadir dengan massa yang masif untuk menduduki gedung Mabes Polri secara serentak! Mafia tambang harus diberantas sampai ke akar, siapa pun bekingnya!” seru Adrian Alfath Mangidi menutup orasi.
